Mediafartner.com. SUNGAI PENUH – Proyek normalisasi Sungai Batang Merao yang digadang-gadang menjadi solusi banjir bagi warga Kota Sungai Penuh kini menuai kritik tajam. PT Wijaya Karya (Wika) selaku pelaksana proyek dinilai “tak becus” dalam menjalankan tanggung jawabnya, khususnya di wilayah Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi sungai yang jauh dari kata rapi. Alih-alih terlihat bersih pasca-normalisasi, banyak titik tebing sungai masih dipenuhi semak belukar yang rimbun dan tidak dibersihkan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat sekitar yang berharap aliran sungai menjadi lancar.
Masalah ini diduga berakar dari lemahnya pengawasan dan eksekusi di tingkat sub-kontraktor atau vendor. Nama Johan dan Liong, yang diketahui merupakan vendor di bawah naungan PT Wika, menjadi sorotan utama. Keduanya dinilai bermasalah dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang diharapkan.
“Kami melihat pekerjaan ini asal-asalan. Semak-semak di tebing sungai masih dibiarkan begitu saja. Kalau begini caranya, apa bedanya sebelum dan sesudah proyek? PT Wika jangan hanya mau ambil untung tanpa memperhatikan kualitas,” ujar salah satu warga Hamparan Rawang yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi carut-marutnya proyek ini, masyarakat mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi untuk bertindak tegas. Warga meminta agar BWSS tidak mencairkan pembayaran atau membayar hasil pekerjaan PT Wika, terutama untuk bagian pekerjaan yang dikelola oleh vendor Johan dan Liong.
“Kami minta pihak BWSS jangan bayar dulu pekerjaan PT Wika ini. Terutama yang dikerjakan vendor Johan dan Liong. Akhir-akhir ini kinerja mereka sangat disorot masyarakat karena dinilai bermasalah dan tidak transparan,” tegas tokoh masyarakat setempat.
Jika tebing sungai tidak dibersihkan dengan benar, dikhawatirkan sedimen dan sampah akan kembali menumpuk dengan cepat, sehingga fungsi normalisasi untuk mencegah luapan air Sungai Batang Merao menjadi sia-sia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Wika maupun vendor yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan warga dan desakan penghentian pembayaran tersebut. Masyarakat Kota Sungai Penuh kini menunggu langkah konkret dari pihak pengawas proyek agar uang negara yang dikucurkan tidak terbuang percuma. (Red)
