Mediafartner.com.KERINCI– Bupati Kerinci Monadi didesak oleh berbagai elemen masyarakat dan aktivis untuk segera memanggil dan menindak tegas dua sosok yang santer disebut sebagai “Pengatur Proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, yaitu DM (disebut-sebut sebagai orang terdekat Bupati) dan AY (Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Kabupaten Kerinci).
Desakan ini muncul di tengah maraknya dugaan pengaturan dan titipan paket-paket proyek APBD yang dinilai meresahkan dan mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dugaan Pengaturan Proyek Merajalela
Isu adanya ‘mafia proyek’ di Kerinci telah menjadi perbincangan hangat, khususnya terkait proses tender dan penentuan pemenang proyek. Nama DM, yang disebut sebagai orang dekat Bupati, dan AY dari ULP, diduga kuat berperan sentral dalam praktik pengaturan ini.
Menurut berbagai sumber dan aktivis yang menyoroti persoalan ini, campur tangan pihak-pihak ini diduga menyebabkan banyak proyek di Dinas-dinas lingkup Pemkab Kerinci terindikasi sudah ‘dikunci’ atau ‘dititipkan’ sejak awal, jauh sebelum proses lelang berjalan secara wajar.
Aktivis Kerinci sungai Penuh Yoseprizal menyatakan bahwa jika praktik ini dibiarkan, dampaknya akan fatal bagi jalannya pemerintahan yang bersih.
“Jangan karena mereka orang dekat Bupati, lantas dibiarkan begitu saja. Bupati harus segera bersikap tegas. Publik ingin melihat komitmen Pemkab Kerinci terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN,” ujarnya.
Pihak-pihak yang menyuarakan keresahan ini meminta Bupati Kerinci untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkrit. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap DM dan AY diharapkan dapat menguak dugaan permainan kotor dalam proyek-proyek bernilai miliaran rupiah.
”Bupati harus membuktikan bahwa ia tidak terlibat dan tidak melindungi praktik-praktik yang merugikan daerah. Panggil DM dan AY, periksa semua dugaan keterlibatan mereka dalam pengaturan tender. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen transparansi di Kerinci,” tegas yosep.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci, termasuk Bupati, serta DM dan AY, belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan serius yang beredar ini.
Masyarakat dan aktivis kini menanti langkah nyata dari Pemkab Kerinci untuk membuktikan komitmen mereka memberantas praktik dugaan “mafia proyek” yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik. (Tim)
