Mediafartner.com.SUNGAI PENUH – Pelaksanaan proyek normalisasi sungai di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Kota Sungai Penuh tuai sorotan tajam.
Proyek yang diketahui merupakan aspirasi anggota DPRD Provinsi Jambi, Rucita Arfianisa yang juga merupakan putri mantan Walikota Ahmadi Zubir diduga kuat dimonopoli perusahaan- perusahaan tertentu.
Indikasi adanya “permainan” dalam penentuan pelaksana proyek mencuat setelah ditemukan pola penggunaan perusahaan (CV) yang sama pada beberapa titik pekerjaan berbeda. Selain masalah transparansi, mutu pekerjaan dan kejelasan lokasi pun kini dipertanyakan oleh masyarakat.
Pola Penunjukan CV Pelaksana yang Serupa
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat enam paket pekerjaan normalisasi sungai dengan total anggaran mencapai satu Milyar rupiah yang dikerjakan oleh tiga perusahaan yang saling bergantian:
1. Bandar Kemantan CV Akhlania Silvi Anugrah Rp 149.971.000 Lokasi tidak jelas; diduga manual.
2. Batang Bungkal CV Agung Bersama Milenial Rp 199.998.000 Mutu pekerjaan diragukan.
3. Air Sempit CV Mulya Akbar Rp 149.994.900 Pelaksanaan tidak transparan.
4. Kadano CV Mulya Akbar Rp 149.983.700 Transparansi pelaksana buram.
5. Pengasah CV Akhlania Silvi Anugrah Rp 149.972.600 –
6. Sungai Terung CV Agung Bersama Milenial Rp 199.978.800 –
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan oknum pejabat Pemkot Sungai Penuh dalam mengendalikan proyek-proyek tersebut.
”Sangat aneh jika perusahaan pelaksananya hampir sama di semua titik. Ini mengindikasikan adanya pengaturan (ploting) proyek sejak awal oleh oknum pejabat untuk kepentingan tertentu,” ujar sumber tersebut.
Selain masalah monopoli perusahaan, kondisi di lapangan juga memicu kecurigaan. Di Sungai Bandar Kemantan dan sungai Terung Hamparan Rawang, misalnya, lokasi pekerjaan dianggap tidak jelas dan diduga kalaupun ada dikerjakan hanya bisa dikerjakan secara manual tanpa alat berat yang memadai, mengingat lokasi yang sulit dilalui, belum lagi di lokasi lain seperti Air Sempit, sungai Bungkal yang kualitas normalisasi terkesan asal-asalan serta lokasi- lokasi lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media beserta Tim masih berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, baik dari dinas di Provinsi Jambi maupun Walikota Sungai Penuh lansung.
Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan untuk memeriksa keabsahan prosedur serta kualitas pekerjaan di lapangan.
Ekspektasi masyarakat terhadap proyek aspirasi ini seharusnya membawa dampak nyata bagi pencegahan banjir, bukan justru menjadi ajang bagi-bagi proyek oleh oknum yang memiliki kedekatan kekuasaan. (Red)
