Mediafartner.com.SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, terus bergerak secara aktif dikementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan Kota Sungai Penuh.Kali ini Wako Alfin didampingi Sekda, Alpian, SE.MM, menyambangi Kementerian dalam negeri RI, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11).
Kedatangan Wako Alfin tersebut diterima langsung Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si bersama Direktur Fasilitasi Transfer dan pembiayaan utang daerah, Nasrun. SH dan Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU), Azwirman.
Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperjuangkan peningkatan Dana Transfer Daerah Tahun Anggaran 2026/2027, menyusul adanya kebijakan efisiensi yang berdampak pada kondisi keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Wako Alfin menyampaikan bahwa penyesuaian dan efisiensi anggaran yang terjadi belakangan ini perlu direspons dengan langkah-langkah strategis agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
“Kami mengajukan penyesuaian dan penguatan dana transfer untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Efisiensi anggaran yang terjadi cukup berpengaruh pada beberapa sektor prioritas, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat,” ujar Wako Alfin dalam pertemuan tersebut.
Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menyambut baik upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dan memberikan arahan agar pengajuan kebutuhan daerah disertai data pendukung yang komprehensif, termasuk proyeksi fiskal, beban belanja wajib, serta rencana strategis pembangunan daerah.Lebih lanjut, pihak Kemendagri menyatakan akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dalam pembahasan skema dana transfer pada tahun anggaran mendatang.
Dengan dilaksanakannya koordinasi ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap dapat memperoleh alokasi dana yang lebih proporsional, sehingga mampu mengatasi tekanan fiskal dan tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.(**)
