Mediafartner.com.SUNGAI PENUH – Praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara eceran tanpa izin resmi masih ditemukan di berbagai daerah. Padahal, kegiatan tersebut berpotensi melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaku yang terbukti memperniagakan kembali BBM bersubsidi secara ilegal dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Penjualan BBM tanpa memiliki izin usaha yang sah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Selain itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Tidak hanya aktivitas penjualan, praktik pengangkutan, penyimpanan, maupun penimbunan BBM tanpa izin juga dapat menjadi objek penindakan hukum. Modifikasi kendaraan untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar atau pembelian menggunakan jerigen guna diperjualbelikan kembali termasuk tindakan yang berpotensi melanggar aturan.
Praktik penjualan BBM bersubsidi secara ilegal dinilai merugikan negara dan masyarakat. Selain menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran, kegiatan tersebut juga berisiko menimbulkan kebakaran karena penyimpanan yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Di sisi lain, konsumen juga berpotensi dirugikan karena kualitas dan takaran BBM yang dijual tidak selalu dapat dipastikan sesuai standar. Bahkan, dalam sejumlah kasus, ditemukan BBM yang diduga berasal dari sumber ilegal atau hasil olahan yang tidak memenuhi ketentuan.
Masyarakat diimbau untuk membeli BBM melalui saluran resmi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan penyalahgunaan maupun praktik penjualan BBM bersubsidi secara ilegal di wilayahnya.
