Mediafartner.com.KERINCI – Pernyataan Kepala Desa Koto Simpai Kubang, Jeki Saputra, S.Pd.I., yang menyebut dirinya tengah fokus pada perencanaan dan program ke depan, menjadi perhatian di tengah masih munculnya pertanyaan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung di desa.
Sebelumnya, ketika dikonfirmasi media mengenai sejumlah persoalan, termasuk penggunaan Dana BKBK dan pembangunan Gedung Serbaguna yang belum selesai, Kepala Desa menyampaikan bahwa dirinya baru dilantik pada Oktober 2025 dan memilih “no comment” terhadap pertanyaan yang diajukan.
Di sisi lain, berdasarkan pantauan media di lapangan, aktivitas rehabilitasi Gedung Serbaguna Koto Simpai Kubang saat ini tidak terlihat. Menurut informasi yang dihimpun dari warga, kondisi tersebut telah berlangsung kurang lebih dua bulan.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan sederhana di tengah masyarakat: gedung tersebut dikerjakan menggunakan anggaran apa, berapa nilai anggarannya, bagaimana progresnya, dan mengapa pekerjaan belum kembali dilanjutkan?
Pertanyaan masyarakat tidak berhenti pada kondisi fisik bangunan. Mereka juga ingin mengetahui apakah sebelum rehabilitasi dilaksanakan telah dilakukan pembahasan atau musyawarah sesuai mekanisme perencanaan pembangunan desa.
Di sinilah persoalan transparansi menjadi penting. Ketika pemerintah desa mengelola anggaran publik, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai sumber dana, nilai anggaran, kegiatan yang direncanakan, pelaksana pekerjaan, progres fisik, serta alasan apabila pekerjaan mengalami penghentian sementara.
Fokus pemerintah desa terhadap program ke depan tentu merupakan bagian dari tanggung jawab kepala desa. Namun, program ke depan tidak semestinya membuat persoalan mengenai kegiatan yang sedang berjalan kehilangan perhatian. Pembangunan yang sudah dilaksanakan tetap membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban.
Apalagi, ketika informasi mengenai suatu kegiatan belum diketahui secara luas oleh masyarakat, ruang pertanyaan akan semakin terbuka. Dalam kondisi seperti ini, keterbukaan justru menjadi jalan paling sederhana untuk menghindari berkembangnya dugaan yang belum tentu benar.
Media tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang ada saat ini adalah sejumlah pertanyaan publik yang belum memperoleh penjelasan secara substansial. Karena itu, diperlukan klarifikasi berdasarkan dokumen dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Kepala Desa Koto Simpai Kubang tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai sumber anggaran, proses perencanaan, nilai kegiatan, progres pekerjaan, serta alasan terhentinya aktivitas pembangunan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan pemberitaan tetap berimbang.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program baru. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa program yang sudah berjalan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
