Mediafartner.com.KERINCI – Harga gas subsidi 3 kilogram (kg) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih dinilai sangat tinggi dan memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah. Hal ini memicu pertanyaan besar terkait kinerja aparat hukum, pemerintah daerah, hingga DPRD setempat yang dinilai lambat mengambil tindakan.
Berdasarkan data yang beredar, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 241/Kep.Gub/Setda.PRKM-2.3/2021 untuk wilayah Kerinci dan Sungai Penuh adalah Rp 20.000. Namun kenyataan di lapangan, harga yang diterima masyarakat jauh melampaui batas tersebut, bahkan mencapai Rp 27.000, Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per tabung.
Kondisi ini terjadi di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci dan 8 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Masyarakat merasa terbiarkan dan tertindas oleh oknum yang diduga memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebih.
PERTANYAAN KINERJA APARAT DAN PEMERINTAH
Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat hukum di lingkup kedua wilayah ini. Mengapa mereka membiarkan pangkalan-pangkalan gas beroperasi dengan menjual harga jauh di atas ketentuan? Padahal, hal tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku.
Selain itu, lambannya tindakan dari Pemerintah Daerah dan DPRD, khususnya Komisi II yang membidangi masalah ini, juga menjadi sorotan tajam. Terkesan tidak ada upaya serius untuk menekan harga agar sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
“Terlihat seolah-olah masyarakat dibiarkan tertindas oleh mafia yang bertopeng. Pemerintah seolah membiarkan oknum-oknum ini terus merampas hak rakyat kecil dengan modus meraih keuntungan semata,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau di sebut nama nya .
Tidak hanya di tingkat daerah, kinerja Gubernur Jambi juga turut dipertanyakan. Selama puluhan tahun, harga gas subsidi di wilayah ini tidak kunjung normal. Masyarakat menilai ada kelalaian atau bahkan kesengajaan membiarkan harga tetap tinggi.
Bahkan, muncul dugaan kuat bahwa praktik penyaluran gas subsidi ini memiliki kaitan dengan lingkaran politik di tingkat provinsi. Mengapa wilayah Kerinci dan Sungai Penuh terkesan diabaikan dan dibiarkan menderita akibat harga yang tidak wajar.
Isu mahalnya gas subsidi ini benar-benar mencekik leher masyarakat miskin. Dengan harga yang mencapai Rp 30.000 hingga Rp 40.000, beban hidup semakin berat sementara pendapatan masyarakat tidak sebanding.
Masyarakat berharap ada tindakan tegas dan nyata dari semua pihak terkait agar harga gas subsidi segera kembali ke angka yang wajar sesuai ketentuan, yaitu Rp 20.000, dan tidak lagi dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Tim)
