Mediafartner.com.JAMBI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Pemuda Jambi (SPEAK-JAMBI) menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (16/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap tata kelola pendidikan di Provinsi Jambi, khususnya terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK Tahun 2026, serta proses seleksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Aksi dipimpin oleh Ismail dan Rukman sebagai orator. Dalam orasinya, keduanya menegaskan bahwa dunia pendidikan harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan tertentu agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, aksi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berlangsung tanpa adanya satu pun pejabat yang bersedia menemui massa untuk menerima aspirasi maupun berdiskusi mengenai berbagai persoalan pendidikan yang disampaikan. Sikap tersebut disayangkan oleh massa aksi karena dinilai tidak mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
Dalam orasinya, Ismail menyampaikan bahwa seorang pemimpin di sektor pendidikan harus memiliki keberanian mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu berdialog dengan masyarakat.
”Kami kecewa karena tidak ada satu pun pejabat Dinas Pendidikan yang bersedia menerima aspirasi. Seorang calon Kepala Dinas Pendidikan harus mampu berdiskusi, mendengar suara masyarakat, dan berani mengambil keputusan. Jabatan publik bukan hanya soal kedekatan dengan pimpinan, tetapi juga soal kapasitas, integritas, dan komitmen membangun pendidikan,” tegas Ismail.
SPEAK-JAMBI juga menyatakan menolak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Menurut massa aksi, proses penentuan pejabat definitif harus dilakukan secara objektif, transparan, berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin, bukan semata-mata karena faktor kedekatan dengan pihak tertentu.
Setelah menggelar aksi di Dinas Pendidikan, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Jambi. Di lokasi tersebut, perwakilan massa diterima oleh Arif munandar asisten 1 pemprov.jambi dan Malvin dari Kesbangpol Provinsi Jambi. Keduanya menerima dokumen pernyataan sikap dan aspirasi yang disampaikan oleh SPEAK-JAMBI serta menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Gubernur Jambi.
Dalam tuntutannya, SPEAK-JAMBI mendesak Gubernur Jambi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan di Provinsi Jambi, mengaudit pengelolaan Dana BOSP, mengevaluasi pelaksanaan SPMB SMA dan SMK Tahun 2026 agar berjalan transparan dan berkeadilan, serta mengevaluasi proses seleksi Kepala Dinas Pendidikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Aksi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan. SPEAK-JAMBI menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan di sektor pendidikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik serta masyarakat Provinsi Jambi.
