Mediafartner.com.KERINCI – Organisasi Masyarakat (Ormas) LAKI mengungkap hasil pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di sejumlah lokasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan jaringan irigasi berbasis swadaya masyarakat.
Perwakilan Ormas LAKI, Jon Hendri, mengatakan pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian pada pelaksanaan pekerjaan fisik saluran irigasi yang dikerjakan oleh kelompok tani.
“Hasil pengamatan kami di lapangan menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang tidak sepenuhnya mengacu pada spesifikasi teknis. Salah satu temuan yang menjadi perhatian berada pada bagian pondasi dasar saluran irigasi,” ujar Jon Hendri.
Menurutnya, pada beberapa titik pekerjaan tidak terlihat adanya galian pondasi sebagai dasar konstruksi. Material pasangan saluran diduga langsung dipasang di atas permukaan tanah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dinding saluran di sisi kiri dan kanan.
Padahal, berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi saluran irigasi, pondasi dasar seharusnya diawali dengan pekerjaan galian dengan kedalaman sekitar 15 sentimeter atau menyesuaikan gambar kerja serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tahapan tersebut dinilai penting untuk menjamin kekuatan, stabilitas, dan daya tahan bangunan irigasi dalam jangka panjang.
Atas temuan tersebut, Ormas LAKI meminta instansi teknis, konsultan pendamping, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh guna memastikan seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, gambar kerja, dan RAB yang telah ditetapkan.
“Program P3-TGAI menggunakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan petani. Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya ketidaksesuaian, kami berharap dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Jon Hendri.
Ormas LAKI menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan petani. Pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi atas temuan tersebut sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi kepada publik.
